KUALATUNGKAL- Program Bandwidht yang menelan anggaran Rp 780 juta di Dinas Kominfo Tanjabbar menuai masalah. Pasalnya, akses bandwidht tidak diketahui di titik mana saja yang terpasang.

Anehnya lagi, Bandwidht diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi dengan memasang jaringan wifi tersebut ke tempat tertentu di luar instansi pemerintah dan dikenakan biaya pemasangan maupun biaya bulanan.

Berdasarkan data yang dihimpun, bandwidht yang dipasang oleh kominfo sebesar 70 mega dengan anggaran Rp 780 juta dengan biaya bulanan sebesar Rp 65 juta yang disetor ke perusahaan gas. Hanya saja tidak diketahui dimana saja titik wifi yang terpasang. Sehingga menimbulkan kecurigaan bandwidht ini dikomersilkan dipasang ketempat tempat warga.

Menurut salah satu pemesan, dirinya memang memasang jaringan wifi yang namun dikenakan biaya pemasangan dan ada biaya bulanannya.

"Setiap bulan saya mesti bayar Rp 1 juta ke oknum pegawai kominfo," ujarnya seraya meminta namanya tidak disebutkan.

Selain itu ada juga warga lainnya mencoba memasang jaringan wifi yang terkoneksi program bandwidht kominfo dan diminta bayaran Rp 3 juta.

" Saya tidak jadi karena terlalu mahal, padahal kalau kita membeli alatnya cuma Rp 1 juta, " bebernya.

Sementara itu Kadis Kominfo Tanjabbar, H Taharuddin mengaku tidak mengetahui secara teknis soal program Bandwidht tersebut.

"Nanti saya tanya dengan kabidnya, setelah itu baru bisa diberi tahu, nanti saja saya jelaskan, " singkatnya kepada awak media.(*)

Editor : Tim Redaksi