KUALATUNGKAL - Sejumlah fraksi di DPRD Tanjabbar memberikan kritikan terhadap LKPJ akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar periode 2011-2015. Kritikan tersebut disampaikan pada paripurna pandangan umum fraksi, Senin pagi.
Fraksi PDIP, misalnya, menyampaikan, program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati Tanjabbar belum berjalan maksimal. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengelolaan BUMD dan peningkatan PAD.
"Sepertihalnya, pengelolaan keuangan daerah, target pajak dan retribusi tidak realistis. Kami menilai, pemkab belum mampu mengelola secara optimal," kata Hamdani, anggota Fraksi PDIP.
Sementara Fraksi Golkar mengkritik soal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum merata, seperti di beberapa desa di Kecamatan Kualabetara dan sekitarnya.
"Ada beberapa jalan poros di Kecamatan Kualabetara tidak dilanjutkan pengerjaannya pada 2015, begitu juga dengan jembatan, masih ada yang belum terbangun," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Dedi Hadi.
Dedi Hadi menambahkan, pembangunan jalan lingkungan, atau pembangunan rigit beton juga belum merata, terutama di Kecamatan Senyerang dan Pengabuan, dan Seberang Sungai Pengabuan. Diharapkan, program ini bisa dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
Soal pendidikan, lanjut Dedi, perlu penambahan guru bidang studi tertentu, terutama di daerah terpencil, serta peningkatan sarana pendidikan.
Sementara Fraksi PAN, menyoroti soal Ancol Beach, yang saat ini berada di atas tanah Pelindo. Fraksi PAN berharap persoalan ini segera diselesaikan.
Fraksi PAN juga mempertanyakan, apakah pembangunan WFC masuk dalam RPJM. "Pembangunan Drainase juga menimbulkan persoalan baru, dimana banyak jalan yang rusak. Karena sudah ada keputusan pengadilan, maka diminta pemkab untuk mendesak pihak ketiga segera memperbaiki jalan yang rusak, akibat pembangunan drainase," kata anggota Fraksi PAN ini.
Tak mau kalah, Fraksi PKB juga memberikan kritikan terhadap LKPJ bupati. Syamsiah, anggota Fraksi PKB mengatakan, ada penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 93,47 persen, menjadi 43,76 persen di tahun 2015. Hal ini, kata dia, imbas dari penerimaan dana perimbangan.
Selain itu, fraksi ini meminta PDAM untuk meningkatkan kualitas air bersih, bukan terpatok pada pembangunan jaringan air bersih.
"Penyediaan air bersih, harus ditingkatkan lagi kualitasnya, perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat," kata Syamsiah.
Sedangkan Fraksi Gerindra, menyoroti soal BUMD Jabung Sakti yang belum memiliki kontribusi terhadap daerah. BUMD perlu dilakukan evaluasi bersama, apakah terjadi penyimpangan administrasi atau adanya indikator lain.
"Kita juga menilai kurangnya serapan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan swasta di Tanjabbar, yang berimbas pada banyaknya pengangguran. Ini perlu dipikirkan bersama," kata Alamsyah, anggota Fraksi Gerindra.
Fraksi Demokrat - Hanura menyoroti hal yang sama, seperti pembangunan WFC, Ancol Beach dan jalan rusak akibat drainase. (*)
Editor : Andri Damanik
