KUALATUNGKAL – Belum ada kejelasan nasib 420 guru honor SMA/SMK di Tanjabbar pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasalnya, kewenangan Disdik Tanjabbar akan diambil alih Disdik Provinsi Jambi pada tahun depan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjungjabung Barat Wahidin S Pd MM kepada wartawan mengaku prihatin dengan hal ini, lantaran belum ada sinyal dari Disdik Provinsi Jambi.

Menurut dia, banyaknya guru honorer yang membantu proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tanjabbar belum memiliki status yang jelas.

"Apakah mereka guru honorer itu akan ditarik juga ke provinsi apa tidak, inilah yang belum pasti," beber Wahidin.

Kata dia, 420 guru honorer SMA/SMK ini sangat membantu tugas guru PNS yang jumlahnya mencapai 390 orang, tersebar di Kabupaten Tanjabbar.

"Bahkan kenyataannya selama ini, selain banyaknya jumlah guru honorer. Jumlah jam mengajar guru honor lebih banyak dari pada guru PNS. Ini karena masih kurangnya tenaga guru di daerah kita," sebut Wahidin.

Wahadin khawatir, jika Disdik Provinsi tidak memberdayakan para guru honor ini, kegiatan belajar mengajar akan terbengkalai, mengingat masih banyaknya sekolah yang kekurangan guru PNS.

Apalagi, selama ini gaji guru honorer dibiayai dari APBD yang nilainya mencapai Rp 3,5 miliar per tahun.

“Karena sekarang belum jelas keputusannya, maka kita tidak mengangarkannya biaya untuk para guru honorer di tahun depan,” timpal wahidin.(*)

Penulis : Bas

Editor   : Andri Damanik