KUALATUNGKAL – Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza mengatakan, peluncuran proyek GOR tidak ada kaitannya dengan DPRD. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas PU untuk melanjutkan atau menundanya.

Katanya, untuk membangun Sport Center tidak memungkinkan mengandalkan APBD. Agar anggaran dari pusat mengucur, daerah harus menyiapkan dana sharing 10 persen, yakni sekitar Rp 17 miliar.

“Misalkan tahun ini Rp 5 miliar, maka tahun berikutnya dianggarkan Rp 12 miliar lagi, agar dana sharing mencukupi, walaupun sebatas pondasi. Setelah itu baru bisa turun dari pusat. Tapi itu semua tergantung eksekutif,” kata Faisal Riza, Kamis siang.

Terpisah, Jamal Darmawan Sie Anggota Komisi III DPRD Tanjab Barat menyatakan, kenapa hanya proyek GOR yang menjadi sorotan. Bila merunut kebelakang, banyak proyek-proyek yang diluncurkan oleh eksekutif, tanpa melibatkan dewan. Termasuk efisiensi anggaran, meski sudah disahkan DPRD tahun lalu tak pernah mendapat persetujuan dewan.

“Banyak yang bermasalah, kalau kita lihat ke belakang. Seperti WFC, tadinya dianggarkan Rp 70 miliar. Dalam perjalanannya, anggaran itu tidak cukup sampai ke Pelabuhan Marina, karena ada perubahan fisik, yaitu pembuatan jembatan lengkung di tengah-tengah. Kalau mengikuti aturan, semua ini harus ada persetujuan DPRD,” ujar Jamal.

Dia tak menampik, jika perubahan anggaran seperti yang terjadi pada proyek GOR, harus ada persetujuan DPRD. Tapi semuanya kembali pada pihak eksekutif. “Selama ini dewan tak pernah dilibatkan,” katanya lagi.

Terkait angka defisit, eksekutif belum pernah membuat laporan tertulis ke dewan. Dulu pernah disampaikan Bupati, angkanya Rp 273 miliar. Terus berubah lagi menjadi Rp 483 M. TAPD juga pernah menyampaikan sekitar Rp 487, dan berubah lagi sekitar Rp 484.

“Jadi angka yang mana pastinya. Katanya defisit, tapi laporan tertulis tidak ada,” jelas dia.(*)

Editor : Andri Damanik