KUALATUNGKAL – Akhirnya defisit anggaran di Tanjabbar dibahas DPRD Tanjabbar di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan baru-baru ini. Dewan bersama perwakilan Pemkab Tanjabbar melakukan konsultasi sembari mencari solusi dari defisit APBD 2015.

Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar dikonfirmasi infotanjab.com, Kamis sore mengatakan, ada beberapa solusi yang harus dikaji Pemkab Tanjabbar bersama DPRD.

Diantaranya, efisiensi tetap dilakukan dengan mengutamakan program-program skala prioritas, seperti infrastruktur dan pertanian. Jika harus dipangkas, paling tidak ada pengurangan volume.

Solusi kedua, kata Jahfar, Pemkab Tanjabbar melakukan pinjaman dengan Kementerian Keuangan. Pinjaman tersebut paling tidak membantu defisit anggaran di Tanjabbar.

“Ini masih dikaji lagi oleh Pemkab Tanjabbar,” ujar Politisi dari Partai Golkar ini.

Disebutkan, angka defisit anggaran akibat pengurangan DAU dan selisih DBH Migas yang tercatat mencapai Rp 480 miliar. Dengan pinjaman Rp 150 miliar dari Dirjen Keuangan dan peningkatan Silpa Rp 100 miliar ditambah pemangkasan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 100 miliar, akan membantu Pemkab Tanjabbar mengatasi defisit anggaran.

“Kalau hal tersebut dilakukan, kita hanya defisit sekitar Rp 130 miliar. Tapi semua ini akan dikaji lagi. Finalnya, akan dibahas lebih lanjut pada Forum APBD Perubahan,” ujarnya.

Menurut Jahfar, Forum APBDP 2015, bukan hanya membahas penambahan kegiatan, tetapi pengurangan kegiatan bisa dilakukan, apalagi kondisi saat ini Tanjabbar mengalami defisit anggaran.

“Saya berharap, sebelum Juli 2015, Pemkab Tanjabbar telah menyusun KUA/PPAS APBDP 2015. Agar semua kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD 2015 bisa dijalankan,” timpal dia.(*)

Editor : Andri Damanik