TEBING TINGGI – Lahan yang telah dialihfungsi di Dusun Delima Kecamatan Tebing Tinggi, seluas 60 hektare hingga kini belum dibuatkan tapal batas oleh PT Wira Karya Sakti. Hal ini terkuak saat hearing DPRD Kabupaten Tanjabbar dan DPRD Tanjabbar, Kamis siang di Ruang Pertemuan PT LPPPI Kamis siang.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar  Ir H Erwin, lahan yang telah dienclave itu sebaiknya dibuatkan batas-batas areal, agar bisa dimanfaatkan masyarakat.

Alihfungsi Hutan Produksi ke Areal Pengguna Lainnya (APL) ini dilakukan pada 2012 lalu. Dimana, untuk pembuatan tapal batas menjadi tanggungjawab PT WKS.

“Sampai kini belum ada tapal batasnya, padahal sudah dialihfungsi,” kata Erwin.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tanjabbar, Suharna mengatakan, ada sekitar 2.800 hektare lahan yang berada di kawasan hutan mulai didata BPN bekerja sama dengan Dishut Tanjabbar.

Lahan ini, kata dia, merupakan areal yang digarap masyarakat atau sudah ada aktivitas masyarakat di dalamnya. Setelah dilakukan pendataan, pihaknya akan mengusulkan ke Kemenhut RI untuk dilakukan pelepasan.

Sementara itu, Perwakilan PT WKS Setiadi, berjanji akan menindaklanjuti saran dari Dinas Kehutanan Tanjabbar, agar membuat tata letak batas pada areal yang telah dialihfungsi, seperti diantaranya di Dusun Delima, Kecamatan Tebing Tinggi.(*)

Editor : Andri Damanik