KUALATUNGKAL – Persoalan listrik di Kabupaten Tanjabbar semakin parah, setelah mencuatnya kontrak pembelian gas antara PT Tanjungjabung Power dengan PT PetroChina Ltd telah kedaluarsa sejak 2011 silam.

Apalagi, gas yang disalurkan dari PetroChina ke PLTG TJP hanya mengandalkan satu sumur, yakni Sumur Rivah. Sumur ini juga mengalami penyusutan produksi, yang diprediksi hanya bertahan hingga dua tahun ke depan.

Semua pihak yang terkait diundang rapat di DPRD Tanjabbar dari pagi tadi sekitar pukul 10.00 sampai pukul 14.30 Wib. Baik itu PLN Rayon Kualatungkal, perwakilan SKK Migas, Managemen PetroChina, PLTG PT TJP dan Pemkab Tanjabbar hadir pada hearing dengan Komisi II dan III, Senin.

Pimpinan rapat, Ahmad Jahfar mengatakan, persoalan listrik di Tanjabbar tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu kali pertemuan. Sebab, kontrak pembelian gas antara PT TJP dan PetroChina telah kedaluarsa.

Seharusnya, Pemkab lebih tahu permasalahan ini, lantaran ada ada saham Pemkab di PT TJP sebesar 20 persen.

“Kita anggap Pemkab Tanjabbar tidak maksimal mengatasi persoalan ini, seharusnya dibentuk tim terpadu bagaimana agar persoalan suplai gas bisa teratasi dengan memperbaharui kontrak pembelian gas dengan PetroChina,” kata Jahfar.

Tentunya, untuk memperbaharui kontrak pembelian gas, pihak SKK Migas dan Kementerian ESDM berperan penuh. “Disinilah peran pemerintah daerah, untuk mendorong agar jangan sampai kita krisis listrik. Jika ini dibiarkan, dalam dua tahun kedepan, kita tidak ada pembangkit lagi yang mampu menyuplai gas ke wilayah Ilir,” jelas Jahfar.(*)

Editor : Andri Damanik