KUALATUNGKAL - Jelang akhir tahun, tim Kejaksaan Negeri Kualatungkal mulai memeriksa sejumlah pekerjaan yang dibiayai APBD Tanjabbar.

Hari ini, Selasa (26/11) Tim TP4D ini mengecek satu per satu, beberapa pekerjaan yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Informasi yang diperoleh di lapangan, pengecekan Selasa (26/11/19) siang dipimpin langsung Kasi Datun, Heri Susanto didampingi pejabat Dinas PUPR Tanjabbar.

"Ya, Kasi Datun. Beliau Wakil Ketua tim TP4D belum kembali ke kantor," terang petugas piket Kejari Kualatungkal, dikonfirmasi wartawan, Selasa (26/11/19).

Adanya pengecekan dari tim TP4D Kejari Kualatungkal, mendapat tanggapan dari Ketua LSM Indonesia Anti Korupsi (INAKOR), Rahman.

Rahman meminta pihak penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Kualatungkal menyelidiki siapa pemilik proyek yang diduga melibatkan oknum pejabat daerah.

"Kita minta kejaksaan selidiki siapa pemilik proyek. Saya dengar ada oknum anggota DPRD Tanjabbar yang punya pekerjaan proyek bernilai hingga miliaran rupiah. Proyek itu berasal dari Dinas Kesehatan, Bina Marga, Dinas Pendidikan dan Perkim. Jadi apa betul punya oknum anggota dewan atau punya siapa harus dicek kebenarannya," kata Ketua LSM INAKOR, Rahman.

Rahman menduga kuat sejumlah oknum anggota DPRD Tanjabbar banyak bermain di balik layar menggunakan tangan pihak kedua dan ke tiga mengerjakan proyek yang justru milik oknum wakil rakyat itu.

"Sejauh pengecekan kami di lapangan, ulah dewan itu pintar mereka ambil proyek di ujung kulon (terpencil) yang susah dipantau. Jadi mereka bisa bekerja seenak perut mereka, ada yang harusnya kerja pakai truck mixer, tapi justru pakai molen. Artinya beresiko kualitas pekerjaan tidak akan sesuai standar hasilnya," ujar Ketua LSM Indonesia Anti Korupsi (INAKOR), Rahman, meminta sikap tegas penegak hukum. (*/Hky/nik)

Editor : Andri Damanik