KUALATUNGKAL- Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjabbar diminta untuk mematuhi pajak dan memenuhi segala perizinan. Perusahaan yang melanggar aturan, terancam dicabut izin usahanya.

Hal ini diutarakan Ketua DPRD Tanjab Barat Faizal Riza kepada wartawan baru-baru ini.

"Bagi Pengusaha lokal maupun asing yang beroperasi di Tanjab Barat yang tidak menjalankan wajib pajak, maka izin usaha dapat dicabut. Dispenda kita harapkan untuk terus menggali potensi-potensi PAD di sektor
Pajak, jika perusahaan masih melanggar, Izin usahanya dicabut saja,” kata Faisal Riza.

Pihaknya sangat prihatin terhadap PAD Tanjab Barat yang
tengah mengalami penurunan, apalagi di tengah krisis keuangan yang tengah terjadi.

“Dengan pesatnya perindustrian tingkat Kecil, menengah hingga besar di Tanjab barat seharusnya berdampak pada peningkatan PAD Tanjab Barat, bukan sebaliknya,” kata Icol sapaan akrabnya.

"Kalau ada Perusahaan yang tidak membayar pajak, apapun itu yang
bersentuhan dengan PAD maka kita akan proses," ‎timpalnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah, perusahaan harus
terbuka, transparan dan jujur dalam menyampaikan laporan pajak dan penghasilannya. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam hal pembangunan
melalui PAD.

"Apabila ada perusahaan yang  tidak jujur akan ada konsekuensi yang akan ditindaklanjuti. Perusahaan yang tidak jujur, sebaiknya ditutup saja karena
tidak mendukung pembangunan di Tanjabbar," tegasnya.

“Kita dewan juga memiliki hak untuk meminta tim audit  BPKP  untuk memproses perusahaan yang terbukti tidak menjalankan kewajiban pajak. Terlebih kewajiban terhadap Daerah,” pungkasnya.(*)

Penulis : Ken

Editor  : Andri Damanik