KUALATUNGKAL – Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 bukan hanya tanggungjawab penyelenggara pemilu, masyarakat diminta untuk terlibat dan ikut berpartisipasi. Pemilih yang cerdas akan memilih pemimpin yang jauh dari pada politik uang.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Asnawi R, M.Pd saat menjadi narasumber pada rapat koordinasi Bawaslu Tanjab Barat bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi Pemilu 2019 untuk menyongsong Pemilihan 2020, Kamis (28/11/19) di Aula Hotel Masa Kini Kuala Tungkal.

Kata Asmawi, pemilihnya baik, calon kepala daerahnya pun baik, yang tidak memikirkan untuk mengembalikan uang saat menjabat, tentu saja akan berdampak baik bagi pembangunan di daerah ini.

"Mudahan semua kebijakan akan baik. Mari kita bersama-sama awasi politik uang. Karena politik uang adalah permasalahan yang terberat saat ini," ujarnya.

Membahas politik uang, kata Asnawi tentu ada skenario yang diperankan kapitalis uang. “Contohnya, mencalon dibekingi siapa, dana berapa besar, itu mulai dari awal hingga biaya sewa perahu," kata Asnawi.

Dia berharap ada solusi tegas, karena masing-masing wilayah di Provinsi Jambi punya permasalahan politik uang yang berbeda-beda.

"Ada di daerah Kerinci karena kekerabatannya lebih dekat, dikasih uang oleh si B dia tetap pilih si A, dikasih uang oleh si C dia tetap pilih si A. Uangnya diambil berarti dia tetap pilih si A. Ada juga di daerah tertentu, keluarganya sendiri kalau dak dikasih uang dak dipilihnya," timpal dia.

"Kita berharap pemimpin yang terpilih ini adalah yang benar benar. Kita juga berharap ada masyarakat yang benar benar tidak terpengaruh oleh masalah uang," sambungnya.

Asnawi membandingkan dengan penanganan kasus politik uang saat Pilkada Kota Jambi 2018 silam. Politik uang pernah diangkat dan kasusnya naik ke persidangan.

“Barang buktinya itu kalau tidak salah hanya Rp. 200 ribu dan tuntutan minimalnya itu 3 tahun. Kejadian itu menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa politik uang itu ada ancaman hukumannya," tandasnya.

Ditambahkan dia, selain politik uang, keterlibatan ASN juga menjadi sorotan, apalagi aktif menjadi tim sukses.

"Hati-hati, jika ada ASN yang misalkan ikut mendampingi calon kandidat saat mendaftar ke KPU. Itu salah satu contoh, bahwa ikut mendukung. Ini tentu bisa menjadi temuan Bawaslu untuk dilanjutkan ke KASN. Ancamannya ASN bisa diberhentikan, atau penundaan pangkat," ujarnya.

Dalam rapat koordinasi Bawaslu Tanjab Barat bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi Pemilu 2019 untuk menyongsong Pemilihan 2020, Kamis Siang (28/11) turut hadir para camat, lurah, Kepala OPD di Lingkup Pemkab Tanjabbar, jajaran Polres Tanjabbar, Kodim 0419/Tanjab, tokoh masyarakat dan insan pers.(*)

Editor : It Redaksi