KUALATUNGKAL - Sejumlah rekanan, pelaksana kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tanjungjabung Barat ogah mengembalikan uang yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Jambi.

Pasalnya, rekanan beralasan tidak ada pemberitahuan dari dinas terkait soal temuan tersebut.

Di pihak lain, tim pemeriksa telah menyampaikan perihal temuan dan kewajiban pengembalian dana kepada PPK untuk disampaikan ke rekanan.

Hal ini dikatakan Kepala Ispektorat Tanjab Barat Johanes Chan kepada wartawan, belum lama ini.

Lebih lanjut disampaikan Johanes, pihaknya akan membuat surat kepada bupati yang akan ditembuskan ke Dinas PU untuk segera menyetorkan temuan tersebut ke kas daerah.

"Tidak ada alasan lagi untuk tidak menyetor. Mereka harus segera menyetorkannya," ungkapnya.

Menanggapi adanya pihak rekanan yang ogah mengembalikan dana temuan, Sekda Tanjab Barat Firdaus Khatab mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum yang harus bertanggung jawab. 

"Itu kan rekanan PU. Jadi PU yang harus bertanggung jawab. Makanya, mereka (DPU) harus tegas terhadap rekannnya," sebut Firdaus.

Meski belum ada niat baik rekanan untuk mengembalikan uang temuan tersebut, Firdaus menyebutkan bahwa temuan ini belum bisa diseret ke ranah hukum. Lantaran, masih ada waktu yang cukup panjang.

"Kan BPK memberikan waktu 60 hari untuk mengembalikannya. Ini baru sebulanan," tukasnya.

Menyangkut persoalan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat Andi Nuzul belum berhasil dikonfirmasi.  Begitu juga dengan Kepala Bidang Bina Marga Apri Dasman belum dapat dimintai keterangan.(*/Son)

Editor : Andri Damanik