KUALATUNGKAL- Baru-baru ini, Bupati Tanjabbar menyatakan Tanjabbar tidak mengalami defisit anggaran. Nyatanya, banyak anggaran yang menyentuh masyarakat dipangkas, seperti anggaran Gemma Desa.
Pemangkasan anggaran Gemma Desa tahun 2015 diakui Bupati Tanjabbar Usman Ermulan. Semula disalurkan Rp 360 per desa kini dipangkas menjadi Rp 200 juta per desa ataupun kelurahan.
Hal ini, juga diakui langsung oleh Bupati Tanjab Barat bahwa semula melalui APBD murni dana Gemma Desa akan disalurkan sebanyak Rp 360 juta, namun saat ini telah dikurangi menjadi Rp 200 juta/Desa ataupun Kelurahan.
“Hal ini dikarenakan lancarnya aliran dana dari Program Desa Tertinggal (PDT) yang disalurkan pemerintah pusat ke Tanjab Barat. Sehingga dari Rp 360 juta yang dianggarkan tahun ini, kita berikan Rp 200 juta, yang lalu kan sudah ada Rp 300 juta," ungkap Usman Ermulan.
Dijelaskan Usman, sebelum pemerintahan Presiden Jokowi Kabupaten, Tanjabbar telah memiliki program Gemma Desa. Setelah kepemimpinan Presiden Jokowi dana PDT selalu diterima diluar perhitungan.
“Itu menjadi dana tambahan untuk Desa atau Kelurahan. Dana ini tidak terlalu dipaksakan dari kita, karena sudah langsung dari Menteri PDT," jelasnya.
Sebelumnya, Plt Sekda Tanjab Barat, Firdaus Khatab mengatakan saat ini pemkab sudah menyalurkan dana Gemma Desa sebanyak 40 persen, sedangkan untuk pemangkasan dana desa perlu pembahasan yang dilakukan bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat.
"Inikan perencanaan dan pembahasan APBD, jadi sudah sepatutnya diputuskan secara bersama - sama antara Pemkab dan legislatif," ucap Plt Sekda beberapa waktu lalu.(*)
Penulis : Ken
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat