KUALATUNGKAL - Kantor Bupati dan DPRD Tanjabbar didatangi seratus warga dari enam desa di Kecamatan Tungkal Ulu, Kamis siang. Warga yang didampingi Laskar Melayu Jambi Tanjabbar ini meminta kepada pemerintah daerah khususnya DPRD Tanjabbar untuk menjalankan fungsinya sebagai penampung aspirasi rakyat.

Dalam orasinya, Ketua DPD Laskar Melayu Jambi Kabupaten Tanjabbar, ada dugaan pemberian upeti oleh pihak Makin Grup kepada oknum di BLHD dan oknum lainnya, soal pencemaran limbah.

Kata dia, hasil dari uji sampel limbah tak sesuai dengan temuan masyarakat di lapangan. Justru, BLHD menilai limbah tersebut tidak mencemari sungai.

Pantauan di lapangan, jumlah massa sekitar 100 orang, yang terdiri dari ibu-ibu, anak kecil dan laki-laki dewasa dari enam desa yakni Kelurahan Pelabuhan Dagang, desa Taman Rajo, Tembesu, Tanjung Bojo dan Desa Gemuruh.

Di Kantor DPRD Tanjabbar Massa diterima oleh Ketua Komisi II Dedi Hadi, didampingi anggota dewan lainnya, Alamsyah dan Ambo Angka.

"Karena menerima upeti dari pihak perusahaan, aparat pemerintahan dan penegak hukum tidak menjalankan fungsinya," kata Helius.

Menurut dia, sebelum ada limbah, masyarakat yang mengambil ikan di sungai mendapatkan penghasilan Rp 200 ribu per hari, namun sekarang merosot sekitar Rp 50 ribu.

Dia mengatakan, seharusnya kementerian lingkungan hidup menghentikan aktivitas perusahaan, kalau perlu menutup perusahaan yang mencemari sungai.

Warga lainnya, Hamdiah mengatakan, sudah 9 bulan permasalahan ini tidak tuntas. 5 kali ke Jakarta belum juga ada titik terang.

"Kalau tidak mau menampung aspirasi masyarakat, jangan menjadi anggota DPRD," ujarnya saat orasi di depan Kantor DPRD Tanjabbar, Kamis.

Sekitar Pukul 12.30 WIB, perwakilan pendemo dipersilahkan masuk ke ruangan untuk hearing bersama Anggota DPRD.(*/ded)

Editor : Andri Damanik