KUALATUNGKAl - Pembatalan rehab ruang kerja pimpinan dan rehab rumdis Ketua DPRD Tanjabbar dinilai langkah yang tepat, mengingat APBD 2016 hanya Rp 900 miliar. Hal ini dikatakan Jamal Darmawan Sie, Anggota DPRD Tanjabbar, kepada infotanjab, Senin pagi.

Menurut Jamal, anggaran rehab rumdis maupun ruang kerja pimpinan seharusnya dirasionalkan dengan kondisi keuangan saat ini.

"Kita bukan tidak setuju, tapi karena kondisi APBD kita sedang mengalami penurunan. Kalau APBD kita Rp 2-3 Triliun, silahkan sajalah," jelas dia.

Jamal menambahkan, dengan kondisi keuangan yang menurun, lebih baik dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.

"Banyak yang perlu dibenahi untuk kepentingan masyarakat," tutur Politisi Partai Demokrat ini.

Informasi yang dihimpun, dampak pembatalan rehab ruang kerja pimpinan, merembet ke pembatalan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Tanjabbar, dari Rp 4.750.000 menjadi Rp 9 juta.

Terkait hal ini, Jamal tak mempersoalkan, sebab rencana kenaikan tunjangan perumahan menyesuaikan dengan provinsi.

"DPRD Provinsi kan naik juga, tapi kalau tim banggar memutuskan untuk membatalkan kenaikan tunjangan perumahan, kami tidak mempermasalahkan," timpal Jamal.

Sebelumnya diwartakan, anggaran rehab ruang Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi, diusulkan masing-masing Rp 1 miliar. Begitu juga dengan rehab rumdis Ketua DPRD, diusulkan Rp 1,6 miliar. Usulan ini diajukan Sekretariat DPRD Tanjabbar.(*)

Editor : Andri Damanik