KUALATUNGKAL – Salah seorang rekanan, Iwan mengeluhkan soal pembagian jatah proyek yang tidak merata. Kata dia, proyek yang diberikan kepada rekanan asal tunjuk saja, tanpa ada azas keadilan.
“Tentunya kita sebagai rekanan merasa ada kesenjangan dalam pembagian proyek ini,” ujar Iwan salah seorang rekanan ditemui Kamis siang.
Dia menduga, kue APBD ini dijadikan ajang bisnis oleh oknum tertentu. “Siapa yang punya duit dan berkuasa, dia yang dapat,” tandasnya.
Iwan mengatakan, APBD Tanjabbar bukanlah uang pribadi yang begitu mudah diplot-plot. Baru-baru ini, sejumlah kegiatan di dinas terkait diluncurkan secara diam-diam.
“Tentu kami merasa dirugikan, diam-diam sudah dilelangkan,” ungkapnya.
Iwan juga mempertanyakan, kenapa peluncuran proyek di sejumlah dinas dilakukan secara bertahap. Terkesan, proyek yang diluncurkan sudah diketahui pemenangnya.
“Selaku rekanan kita beharap pihak yang berkompeten agar transparan, jangan pilih kasih, ada anak kandung dan anak tiri. Jika memang ada aturan yang harus diikuti, tolong dijelaskan. Kita rasa aturan ini bukan rahasia umum lagi, karena kita sebagai rekanan juga paham aturan yang berlaku itu,” timpalnya.
Selain menyikapi pembagian proyek yang tidak merata, Iwan juga menyoroti tingkat kedisiplinan para PNS, terutama Kadis dan kabid di sejumlah instansi yang memiliki banyak proyek.
“Kabid dan Kadis nya jarang ngantor, menghindari banyak yang minta proyek. Hal ini tentu berdampak pada pelayanan publik, ” tukas dia.
Perlu diketahui sebanyak 250 perusahaan yang ada di Tanjabbar menjerit karena pembagian proyek tidak merata.(*)
Penulis : Den
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat