Ini Pendapat Beberapa Dewan Soal Tunjangan TAPD Senilai Rp 1,3 Miliar


Minggu, 26 Februari 2017 - 11:49:40 WIB - Dibaca: 2014 kali

Ilustrasi/net / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Anggota Bandan Anggaran Legislatif DPRD Tanjabbar Aziz Rahman tidak mengetahui secara pasti, apakah anggaran Tunjangan TAPD dibahas atau tidak. Dirinya mengaku tidak mengikuti pembahasan, lantaran sedang berada di Pulau Jawa pada waktu pembahasan.

"Dalam pembahasan saya tidak hadir, karena nungguin ibu sakit hingga meninggal dunia," kata Aziz Rahman.

Kendati demikian, Politisi PKS ini menegaskan, jika hal itu sudah dievaluasi dan dikonsultasikan ke Kemendagri. "Jadi kita awasi realisasinya harus benar-benar sesuai dan wajar," kata Aziz Rahman melalui pesan singkatnya.

Menurut Aziz, jika memang ada capaian atau prestasi yang bagus bagi TAPD, wajar mendapat Reward (Tunjangan,red). Sebaliknya, jika tidak ada prestasi, pemberian tunjangan tersebut merupakan pemborosan APBD.

Sementara itu, Jamal Darmawan Sie, Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar mengatakan, pada saat pembahasan tidak pernah disampaikan mengenai Tunjangan TAPD. Justru muncul setelah evaluasi gubernur.

"Memang betul, setelah evaluasi sempat dirapatkan. Dan kita pertanyakan saat itu. Kita juga susah sampaikan ke pimpinan untuk memanggil TAPD agar diklarifikasi mengenai anggaran ini," kata Politisi Partai Demokrat ini.

Jamal menilai, Tunjangan TAPD merupakan pemborosan APBD. Sebab, disisi lain anggaran TKD yang diberikan kepada PNS telah dinaikkan. "Kerja TAPD hanya setahun sekali," ujar Jamal.

Berbeda lagi dengan apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar. Menurut Jahfar, semua anggaran yang tercantum dalam APBD 2017 melalui pembahasan, termasuk anggaran yang telah dievaluasi Gubernur.

"Tidak ada yang tidak dibahas. Juga telah dilakukan akselerasi oleh DPRD pasca evaluasi gubernur," kata Ahmad Jahfar.

Politisi Partai Golkar ini juga membenarkan jika anggaran TAPD sudah pernah dianggarkan di tahun sebelumnya.

Jahfar menambahkan, melalui peningkatan TKD dan Tunjangan TAPD diharapkan bisa meningkatkan kualitas kerja aparatur.

"Jika tidak ada perubahan tentu akan kita evaluasi. Dari dulu anggaran TAPD sudah ada," ucapnya.(*)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hadir di Rakor Lintas Sektoral, Hamdani: Dukung Kelancaran Operasi Ketupat 2026

TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada

Advertorial

Ketua DPRD Hamdani Turut Sambut Kunjungan Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol

TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menghadiri sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) X

Advertorial

DPRD Tanjabbar Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2025

TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpi

Advertorial

Wakil Ketua II DPRD Tanjabbar Dampingi Fasha Safari Ramadhan, Berikan Santunan ke Panti Asuhan

TANJABBAR – Dalam rangka Safari Ramadhan Anggota DPR RI Syarif Fasha ke Kabupaten Tanjabbar,   Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Bara

Advertorial

Ketua DPRD Tanjabbar Dampingi Wabup Rapat Penyelesaian Tapal Batas di Kemendagri

JAKARTA – Memastikan penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim, Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani turut mendampingi Wakil Bupati Ta

Advertorial


Advertisement