KUALATUNGKAL – Pembangunan GOR masih menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat Tanjabbar. Di tengah kondisi keuangan yang mengalami defisit, mega proyek ini terkesan dipaksakan untuk diluncurkan.

Di pihak lain, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memangkas APBD sekitar 40 persen, namun belum dibahas secara formal dengan badan anggaran legislative.

Baru-baru ini, sejumlah anggota dewan menilai, kebijakan Dinas PU meluncurkan proyek GOR adalah kebijakan sepihak. Tidak ada kesepahaman antara badan anggaran dan Dinas PU untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, meski anggaran dikurangi dari Rp 10 miliar menjadi Rp 6 miliar.

Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza angkat bicara soal pembangunan GOR. Dia menyambut baik rencana Dinas PU menggelontorkan mega proyek tersebut.

Dia membenarkan sudah ada rapat antara komisi III dan Dinas PU, meskipun dia belum menerima secara tertulis hasil rapat tersebut.

Rencana pembangunan GOR telah sejalan dengan bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Kemenpora akan mengucurkan dana sekitar Rp 175 miliar untuk pembangunan sport center.

Artinya, anggaran pusat akan mengucur bila didukung dengan dana APBD (dana sharing). “Sekitar Rp 17 miliar dari APBD, selebihnya dari pusat,” ujar Icol sapaan akrabnya.

Kata dia, badan anggaran legislatif akan mensuport pembangunan tersebut di tahun anggaran berikutnya. Intinya, ada usulan dari pihak eksekutif.

Pembangunan Sport Center, dilakukan selama tiga tahun. Masterplan GOR sudah disesuaikan dengan program Kemenpora tersebut. Kata dia, nanti ada GOR, ruang serba guna, dan satu gedung terbuka.

Kenapa baru dianggarkan pada 2015? Faisal menjawab, soal itu tergantung pihak eksekutif.  Dia mengaku baru duduk di DPRD kurang lebih 7 bulan. “Mungkin saja saat itu anggaran tidak cukup, sehingga baru bisa dianggarkan pada 2015,” kata politisi dari Partai Gerindra.(*)

Editor : Andri Damanik