KUALATUNGKAL – Pembatalan lelang di LPSE Tanjabbar terkesan tebang pilih. Sebelumnya proyek GOR sempat jadi polemik, lantaran terkesan dipaksakan pembangunannya. Sementara Tanjabbar mengalami defisit anggaran. Proyek GOR akhirnya dipangkas dari Rp 10 miliar menjadi Rp 5,7 miliar dan telah dilelangkan.
Uniknya, pada 5 Oktober 2015, TAPD Kabupaten Tanjabbar melayangkan surat ke Dinas PU Tanjabbar tentang efisiensi anggaran kegiatan fisik.
Akibatnya, ada empat paket proyek pengairan yang harus dibatalkan, sementara proyek tersebut sudah dilelangkan hingga tahap pembuktian kualifikasi calon pemenang tender.
Ini isi surat dari Bupati Tanjabbar yang ditandatangani Peltu Sekda Tanjabbar, Ir Firdaus Khatab.
Dalam rangka mengantisipasi defisit anggaran belanja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2015, setelah dilakukan beberapa langkah dalam mengatasinya dan sampai saat ini sisa defisit APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 14.400.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar agar segera melakukan efisiensi kembali belanja kegiatan fisik yang belum mendesak dilaksanakan sebesar Rp 2.275.000.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Herianto, Direktur CV Cendrawasih yang merasa dirugikan dari pembatalan proyek pengairan berencana mengajukan upaya hukum. Sebab, selama mengikuti lelang tak sedikit biaya yang dikeluarkan.
“Berarti dengan pembatalan proyek dan adanya surat dari TAPD Tanjabbar, anggaran sudah tidak ada lagi. Kedepannya, tidak ada lagi proyek yang ditenderkan,” ujar Herianto.
Dia juga menilai, pemkab khususnya Dinas PU tebang pilih dalam membatalkan kegiatan fisik. Sebelumnya, proyek GOR malah diluncurkan dengan anggaran mencapai Rp 5,7 miliar. (*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat