KUALATUNGKAL – Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan sawit semakin marak dalam satu dasarwarsa terakhir. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura pun tidak tinggal diam, dan berencana menyusun perda untuk mencegah alihfungsi tersebut.

Rencana penerbitan perda ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Zainuddin kepada wartawan belum lama ini.

Kata Zainuddin, wacana penerbitan perda tersebut sekaligus menindaklanjuti UU 41 Tahun 2012 tentang lahan pangan berkelanjutan. Penggarapan perda ini baru akan di dilakukan setelah Pemerintah Provinsi Jambi melahirkan perda yang sama.

"Kita coba mengikat petani dengan perda. Ini sebagai langkah mencegah alih fungsi lahan pertanian," sebutnya.

Disamping membuat perda alihfungsi lahan pertanian, pihaknya akan mendata kembali areal-areal fungsional yang saat ini belum tergarap dengan baik. "Areal ini yang akan kita ajukan ke pusat untuk program cetak sawah baru," sebutnya.

Dijelaskan Zainuddin, selain dengan melahirkan perda pertanian, pihaknya memastikan akan memberikan bantuan benih padi, pupuk dan obat-obatan kepada petani.‎

"Artinya, kita akan memberikan perhatian lebih kepada petani. Namun dengan catatan tidak akan merubah fungsi areal pertanian," tegasnya.‎

Seperti beritakan sebelumnya, sentra pertanian di Desa Sri Agung Kecamatan Batang Asam mengalami penyusutan.  Dari 1.500 hektare, sekitar 600 hektare beralih ke perkebunan sawit. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultra memastikan penyusutan areal pertanian sejak 10 tahun yang lalu.(*)

Penulis : Edison

Editor   : Andri Damanik