KUALATUNGKAL - Tak main-main, larangan Kepala Dinas keluar daerah selama lima hari kedepan telah disadur dalam surat edaran Bupati. Secara tegas, Bupati telah mengorbitkan surat edaran ini kepada para staf ahli, Asisten setda, Kepala OPD dan pejabat Administrator.

Larangan Bupati meninggalkan tempat tugas ini terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 hingga 01 April 2018 mendatang. Surat edaran itu sendiri sudah ditandatangani Bupati pada Selasa 27 Maret 2018.

Tidak hanya dilarang meninggalkan tempat, dalam surat edaran tersebut, para pejabat daerah diminta berpartisipasi menyukseskan kegiatan Muhibah Maritim. Bupati ingin seluruh pejabat berperan dan berpartisipasi aktif selama kegiatan dimaksud berlangsung di Kualatungkal, Kabupaten Tanjab Barat.

Disebutkan Kepala OPD tidak bisa keluar daerah kecuali ada izin langsung dari bupati seperti yang tertulis dalam edaran bernomor 800/802/BKPSDM/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Tidak Meninggalan Tempat Tugas tersebut.

Kepala BKPSDM Tanjab Barat Drs Encep Jarkasih dikonfirmasi membenarkan perihal larangan tersebut. Menurutnya hal itu guna mensukseskan kegiatan besar Muhibbah Maritim Alumni Menwa.

"Jadi bila pejabat ada dinas luar daerah selama rentang waktu tersebut harus melapor Bupati," terang Encep Jarkasih di ruangkerjanya, Selasa (27/3).

Encep menjelaskan, izin Bupati itu dapat dikeluarkan jika perjalanan dinas memiliki tujuan yang jelas dan punya asas manfaat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

"Dan agar diwakilkan kepada pejabat Pengawas jika tidak mendesak. Bupati berharap, kegiatan akbar Muhibah Maritim itu bisa berjalan baik dan sukses," tukas Encep.(*)

Editor : Andri Damanik