KUALATUNGKAL - Disinggung soal sebagian mega proyek yang telah ditenderkan, Faisal Riza Ketua DPRD Tanjabbar tak berkomentar banyak.

“Kita akan pelajari dulu,” tutur politisi dari Partai Gerindra ini.

Hanya saja, setahu Icol, proyek tersebut ditenderkan sebelum keluarnya surat edaran bupati terkait pemotongan anggaran di seluruh SKPD.

“Mungkin sudah terlanjur ditenderkan. Jadi tidak bisa kita salahkan,” ujarnya.

Pada dasarnya, DPRD menginginkan APBD yang telah disahkan dijalankan seluruhnya, apalagi APBD telah diperdakan pada akhir 2014 lalu.

“Kalau misalnya pemerintah bisa menutupi defisit tersebut,maka tidak akan terjadi pemangkasan. Sementara ini, sesuai surat edaran bupati, kegiatan ditunda sampai permasalahan ini clear,” timpal dia.

Ditambahkan Icol, pemangkasan anggaran yang dilakukan TAPD tentu harus melibatkan DPRD. “Tentunya harus ada persetujuan DPRD,” ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, defisit anggaran tahun ini jumlahnya cukup fantastis, berkisar Rp 370 miliar. Hal ini disebabkan, dana kurang salur dari DBH Migas dari 2013, 2014 dan 2015. Selain itu ada pengurangan DAU dari pemerintah pusat.(*)

Penulis: Deny

Editor  : Andri Damanik