KUALATUNGKAL – Persoalan pedagang Pasar Parit Satu menjadi perhatian Dinas Koperindag Tanjabbar. Pedagang yang pindah ke lokasi lama dan menyewa lapak dengan harga tinggi, akan segera ditertibkan.

Hal ini dikatakan Kepala Diskoperindag Tanjabbar Syafriwan  SE ditemui wartawan, Selasa. Syafriwan mencurigai ada yang memberikan angin segar kepada pedagang hingga berani berjualan ke lokasi lama.

Hanya saja, apapun alasannya, pemerintah daerah tetap tidak memperbolehkan pedagang Pasar Parit Satu kembali berjualan ke Jalan Nasional.

“Fasilitas kan sudah dipenuhi, kemarin protes jalan becek, sekarang sudah dibuatkan jalan. Drainase dibangun, pemenuhan air bersih dan musalla sudah disiapkan. Dan semuanya itu disiapkan dengan waktu yang singkat, menyedot APBDP,” ujar Syafriwan.

Dia menegaskan, selambatnya habis lebaran Diskoperindag dan dinas terkait akan melakukan penertiban. Beberapa kali peringatan sudah disampaikan, namun tak juga direspon pedagang yang berjualan di seputaran Jalan Nasional.

“Nanti jangan ada yang protes, kalau ditertibkan secara paksa. Disamping mengganggu lalu lintas, buangan limbah pedagang juga dikeluhkan warga setempat. Kalau yang menyewakan lapak ya untung, tapi warga sekitarnya tetap protes,” kata dia.

Jika nantinya pedagang juga tak mau pindah ke Pasar Parit Satu, Diskoperindag juga tak segan-segan mencabut SKnya sehingga tidak berhak menempati lapak di Pasar Parit Satu. “Berjualan di Seputaran Jalan Nasional tetap kita tertibkan. Jadi dua-duanya tidak dapat. Kalau mau jualan silahkan di lokasi lain,” jelasnya.

Diskoperindag juga akan mencarikan solusi, dengan merekrut pedagang lain untuk mengisi kekosongan lapak di Pasar Parit Satu, agar pasar tradisional tersebut tetap hidup dan berfungsi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pedagang Pasar Parit Satu protes lantaran ada sebagian pedagang pindah lokasi ke Jalan Nasional.  Mereka yang pindah rela mengeluarkan kocek lumayan tinggi, dengan membayar sewa lapak hingga Rp 10 juta.

Hal ini juga membuat pedagang yang bertahan di Pasar Parit Satu menolak membayar retribusi kebersihan dan keamanan yang dipungut setiap hari. (*/nik)