KUALATUNGKAL – Fraksi Demokrat-Hanura angkat bicara soal penundaan penyampaian pandangan akhir pada paripurna LKPD, Senin pagi di DPRD Tanjabbar. Pasalnya, laporan dari pansus yang diserahkan Sekretariat DPRD baru diterima pada Sabtu lalu ke fraksi.
“Tidak mungkin dengan waktu yang singkat kita bisa membuat pandangan akhir LKPD. Banyak yang harus kita bahas dengan para anggota fraksi,” kata Jamal Darmawan, Sekretaris Fraksi Demokrat-Hanura ditemui infotanjab.com, Senin siang.
Mengacu pada tata tertib DPRD Tanjabbar, paripurna bisa diskor bila tidak memenuhi kuorum ataupun hal lain yang telah ditentukan. Tapi mengenai penyampaian pandangan akhir yang belum rampung, maka paripurna bisa ditunda dan akan dijadwalkan kembali pada rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Itu sudah sesuai tata tertib DPRD, harus dijadwalkan ulang di rapat banmus,” kata Jamal.
Jamal menambahkan, Sekretariat DPRD baru menerima laporan pansus LKPD pada Jumat sore. Sementara pada Sabtu pekan kemarin, tidak semua anggota Fraksi Demokrat ada di Kualatungkal, mengingat Sabtu merupakan hari libur.
“Jadi tidak ada waktu bagi kita untuk melakukan rapat fraksi, sementara hari Senin telah dijadwalkan penyampaian pandangan akhir LKPD, yang merupakan paripurna keempat,” jelas Jamal.
Sebagaimana diberitakan tadi siang, Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap Nota Pengantar penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) diskor pimpinan sidang. Alasannya, ada sejumlah fraksi belum merampungkan pandangan akhir LKPD.
Dari tujuh fraksi di DPRD ada dua fraksi yang belum siap membuat pandangan akhir. Kedua fraksi itu adalah Demokrat-Hanura dan Fraksi PAN - PBB.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat