KUALATUNGKAL – Pemerintah Kabupaten Tanjabbar akan mendapat kucuran dana dari pusat sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan lanjutan Pelabuhan Roro, Parit VII, Desa Tungkal I.

Sayangnya, ada ketidaksesuaian pada pembangunan pelabuhan roro, yakni ramdor untuk kendaraan ke kapal. Seharusnya dibuat dengan model brick, bukan model ponton yang sudah terbangun saat ini.

Sekretaris Komisi III DPRD Tanjabbar, Riano Jayawardhana belum lama ini mengatakan, ramdor yang dibuat harus sesuai untuk angkutan besar.

Kata dia, dalam pertemuan Komisi III DPRD Tanjabbar dengan pihak LASDP Batam belum lama ini, LASDP Batam mengharapkan pada Juli 2016, rute Kualatungkal - Dabo Singkep - Lingga sudah dapat dijalankan dengan jarak tempuh 76 mile selama 6 jam dari Kualatungkal.

Dalam pertemuan tersebut, Riano mendorong agar pelabuhan yang nantinya masih berstatus perintis dapat cepat dijadikan status komersial.

Adapun syarat untuk status komersial, lompatan penumpang dan kendaraannya harus berkisar 60 persen. Dimana, perubahan trayek dapat diusulkan pemerintah kabupaten melalui Dishub ke Gubernur dan diteruskan ke Kementerian Perhubungan.

Riano menuturkan, para pengusaha di Kualatungkal sangat menunggu berjalannya angkutan kapal Roro, sebagaimana hasil pertemuan Komisi III dengan ASDP Batam dan Dinas Perhubungan Kepri.

“Banyak yang harus dibenahi dalam pembangunan Pelabuhan Roro Kualatungkal. Yang paling vital adalah lahan parkir dan jalan besar dari kota Kualatungkal menuju Pelabuhan Roro. Insyallah kita akan bantu proses percepatan pembangunan pelabuhan Roro ini Karena sangat bermanfaat untuk perekonomian masyarakat. Diharapkan Kualatungkal menjadi kota transit utk jalur ekonomi dari Jawa dan Sumatera,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Riano juga menegaskan, dengan berfungsinya Pelabuhan Roro, menjadi keuntungan yang besar untuk Tanjabar dalam meningkatkan geliat ekonomi dan masuknya income bagi daerah.(*)

Editor : Andri Damanik