KUALATUNGKAL – Penilaian BPK RI Perwakilan Jambi terhadap penggunaan APBD 2015 cukup buruk. Pada catatan BPK, Tanjabbar mendapatkan predikat disclaimer. Predikat ini merupakan sejarah buruk bagi Pemerintah Kabupaten Tanjabbar dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie SE MM mengatakan, disclaimer yang diberikan BPK RI lantaran ada data-data yang tidak bisa disajikan oleh Pemkab pada saat pemeriksaan APBD 2015.

“Sebenarnya disclaimer ini, predikat nomor dua terburuk, karena BPK tidak memberikan opini penilaian atas laporan penggunaan keuangan APBD 2015,” kata Jamal.

Atas hal ini, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sepakat untuk berangkat ke Mendagri, melakukan konsultasi. Apakah perlu dibentuk Pansus, menjelang pengesahan APBDP 2016.

“Karena Selisih Pengguna Anggaran (Silpa) harus segera dimasukkan pada APBDP 2016. Makanya kita konsultasi dulu. Pengesahan Silpa tentu melalui Pansus LKPD di DPRD,” ujar Jamal.

Politisi Partai Demokrat ini berharap, temuan-temuan penggunaan anggaran di sejumlah instansi agar segera ditindaklanjuti. Kepala SKPD harus menyurati rekanan, untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Yang terbesar itu di Dinas PU. Megaproyek WFC (dua segmen) temuannya sampai Rp 5,8 miliar, begitu juga proyek air bersih sampai Rp 2 miliar lebih. Kadis PU harus menyuratinya, agar rekanan bisa mengembalikan ke negara,” timpal Jamal.

Mengenai jadwal konsultasi ke Mendagri, DPRD belum menetapkan. Direncanakan, pimpinan DPRD segera menyurati Depdagri, untuk mengatur waktu yang pas dalam konsultasi ke Depdagri.

“Tadi ada rapat pimpinan dan pimpinan fraksi, ada rencana untuk konsultasi ke Depdagri soal disclaimer ini,” timpal Jamal.(*)

Editor : Andri Damanik