KUALATUNGKAL – Temuan BPK RI di Bidang Bina Marga Dinas PU Tanjabbar mencapai Rp 8 miliar lebih. Sejak diterbitkannya LHP BPK Februari lalu, baru dua rekanan yang telah mengembalikan temuan tersebut.

Hal ini dituturkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjabbar Andi Nuzul melalui Kabid Bina Marga Apridasman, kepada infotanjab.com, Senin.

Secara umum, Apridasman tidak mengetahui total temuan di Dinas PU, namun untuk Bidang Bina Marga, baru dua rekanan yang melunasi temuan tersebut.

"Khusus untuk bidang Bina Marga sendiri, temuan di tahun 2015 lalu sekitar Rp 8 miliar lebih. Baru 2 orang rekanan yang telah melunasinya. Seingat saya dari  CV Karya Citra dan Family yang telah lunas,jumlahnya berapa saya juga tidak tahu pasti. Bisa dicek ke  Dispenda langsung," terangnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Menurut Apri , temuan terbesar adalah megaproyek WFC, yang totalnya mencapai Rp 5,8 milyar. Temuannya, kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan.

Untuk denda keterlambatan yang nilainya mencapai Rp 2 miliar lebih, telah disanggah rekanan. Sementara itu, hal ini sudah menjadi keputusan final dari BPK  dan  tidak ada tawar menawar untuk pengurangan.

“Sayangnya surat keberatan ini ditujukan ke pihak PU dan bukan ke pihak BPK,"sambungnya.

Lebih lanjut Apri menjelaskan, untuk denda keterlambatan pekerjaan ini masih dilema, lantaran keterlambatan baru bisa dihitung diluar kontrak. Sementara pihak rekanan diberikan tambahan waktu atau addendum untuk menyelesaikan pekerjaan.

"Intinya pihak rekanan memang bersedia untuk mengembalikan, namun pihaknya juga minta pertimbangan. Hal ini yang hingga saat ini masih kita koordinasikan lagi dengan pihak Inspektorat dan juga BPK,"pungkasnya. (*)

Penulis : Herjulian

Editor   : Andri Damanik