KUALATUNGKAL - Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Tanjabbar Riano Jayawardhana Nasution meminta pemerintah daerah untuk mengawasi praktik pelelangan sejumlah proyek. Riano berharap, praktek percaloan (pengaturan paket) bisa dihilangkan.

"Setahu saya sistem di LPSE itu kan dilakukan secara online, tentunya ini upaya serius untuk menghindari praktek-praktek percaloan ataupun main belakang dari tender proyek. Dan itu punya tahapan-tahapan yang detail terhadap peserta tender," kata Riano kepada infotanjab.com, Kamis pagi (24/3).

Jika ada praktik percaloan terutama isu uang pengaman yang saat ini heboh di Tanjabbar, Riano sangat menyayangkan. Riano berharap, pemerintahan yang baru ini mengedepankan investasi dan proses pembangunan yang sehat dan mengikuti aturan yang berlaku.

"Kita berharap transparansi proses tender dijalankan. Jangan ada atur-mengatur proyek, sehingga tidak mencemari kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih," katanya.

Dia menambahkan, sesuai UU Nomor 5 Tahun 1999 pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender, pada hakikatnya pelaksanaan tender wajib memenuhi azas keadilan. Jika ada semacam uang pengamanan, berarti ada persaingan tidak sehat.

Seperti diwartakan, belakangan beredar kabar ada dugaan setoran uang pengaman (damping) dari rekanan ke oknum tertentu. Dana tersebut diduga sebagai pemulus, terlebih untuk memperlancar proses tender terhadap proyek yang dilelang di LPSE Tanjabbar.

Sumber infotanjab.com dihubungi Rabu malam membenarkan, ada setoran dana pengaman sebesar 5 persen, khusus proyek-proyek yang ditenderkan.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Seluruh Indonesia Kabupaten Tanjabbar, Abdurrahman Jamalia mengakubelum mendapatkan informasi soal itu. Dia juga mengaku, belum ada laporan dari anggotanya soal setoran dana pengaman tender tersebut.(*)

Editor : Tim Redaksi