KUALATUNGKAL – Status lahan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jambi yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjab Barat belum jelas. Meski berada di Kabupaten Tanjabbar, bagi hasil dari lahan yang telah ditanami kebun sawit itu tidak sepadan.

Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Tanjabbar, Riano Jayawardhana kepada infotanjab.com, Selasa.

Untuk diketahui, lahan tersebut dikelola oleh PT Cikal bekerja sama dengan Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Jambi.

“Kebun sawit yang luasnya kurang lebih 400 hektare atau satu hamparan tersebut dinilai tidak jelas. Disamping status lahan yang tidak jelas, pembagian hasilnya juga tidak adil,” kata Riano.

Riano menyayangkan, pembagian hasil dari kebun tersebut lebih banyak ke Kwarda ketimbang ke Kabupaten Tanjabbar. Riano mendesak, agar Bupati mengambil alih lahan tersebut untuk dikelola BUMD Jabungsakti.

“Kalau dikelola BUMD, jelas ada kontribusi untuk daerah,” kata politisi Partai Nasdem ini.

Disamping itu, pengambil alihan lahan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pramuka di Tanjabbar.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, lahan tersebut awalnya diberikan Gubernur Jambi (masa kepemimpinan Zulkifli Nurdin) untuk kepentingan pramuka yang dikelola Kwarda Pramuka Provinsi Jambi.

“Sampai sekarang belum jelas statusnya, apakah dibeli atau pinjam pakai. Kalau tidak salah 10 tahun sudah dikelola PT Cikal bekerja sama dengan kwarda,” tukas Riano.

Lantaran ada temuan BPK terkait pengelolaan lahan tersebut, Riano berharap diambil alih kabupaten agar tidak terjadi polemik. “Sebab lahan itu berada di Tanjabbar, apalagi dasar hibah Pemprov tersebut juga masih menimbulkan polemik,” tandasnya.(*)

Editor : Andri Damanik