KUALATUNGKAL – Defisit anggaran di Kabupaten Tanjabbar kian memprihatinkan. Buktinya, Bupati Tanjabbar mengeluarkan intruksi kepada seluruh SKPD untuk mengurangi belanja modal, barang dan jasa.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan dikonfirmasi infotanjab.com Kamis sore.

Kata politisi dari Partai Demokrat ini, seharusnya Pemkab Tanjabbar membicarakan pemangkasan tersebut dengan DPRD Tanjabbar, lantaran sudah menjadi perda.

“APBD itu kan produk bersama, dan sudah dijadikan perda. Kalau pemangkasan, tentu harus melibatkan DPRD. Sayangnya, surat tersebut tidak ditembuskan ke DPRD,” ujar Jamal.

Jamal juga menyayangkan kebijakan bupati menunda belanja modal, barang dan jasa, setelah pelelangan mega proyek selesai. “Kenapa setelah tender WFC dan Air bersih selesai, baru Bupati mengeluarkan surat itu,” timpal Jamal.(*)

Editor: Andri Damanik