KUALATUNGKAL – Dua hari ini Pemerintah Kabupaten Tanjabbar didemo sejumlah aliansi LSM maupun aktivis mahasiswa. Mereka menyoroti sejumlah program Pemkab yang dinilai tak tepat sasaran.

Hendra Koto, perwakilan dari aliansi LSM Tanjabbar mengatakan, ada sejumlah persoalan yang dikritisi, diantaranya pembangunan perumahan nelayan yang dinilai mengangkangi izin mendirikan bangunan, persoalan limbah rumah sakit pembangunan WFC yang masih pro dan kontra, dan persoalan listrik di Kabupaten Tanjabbar.

“Kami minta kepada Bupati untuk memanggil Kepala Disdik Tanjabbar soal dugaan fee proyek,  Kadis PU, Direktur RSD KH Daud Arif, BLHD dan PDAM,” kata Hendra Koto.

Soal perumahan nelayan di Parit V, Pemkab Tanjabbar akan memberikan waktu selama tiga hari agar rekanan menyiapkan administrasi dan izin-izin proyek perumahan tersebut. Jika tidak terlaksana, akan diberikan sanksi dan denda hingga pembongkaran.

Persoalan limbah, agar BLHD segera bertindak dan membuat rekomendasi terkait sanksi limbah RSD KH Daud Arif.

“Kami ingin agar tuntutan yang kami sampaikan ditindaklanjuti, jika tidak, kita akan aksi dengan massa yang lebih banyak,” ujar Hendra Koto.(*)

Editor : Andri Damanik