KUALATUNGKAL – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanjab Barat belum menerima kucuran dana dari Pemkab Tanjabbar. Diduga, lambannya alokasi tersebut akibat defisit keuangan daerah.
Sementara itu, tahapan Pemilukada Tanjabbar sudah berjalan sejak April lalu. Tak heran, Panwaslu Tanjabbar kelimpungan karena butuh dana operasional.
Ketua Panwaslu Kabupaten Tanjungjabung Barat, Hadi Siswa ditemui wartawan, Kamis (3/9) di kantornya tak menampik, bahwa Panwaslu Tanjabbar belum menerima dana dari APBD.
"Sejak dimulainya tahapan Pilkada, anggaran kita belum keluar," ujarnya.
Hadi tak mau berkomentar lebih jauh, terkait belum keluarnya dana Panwaslu yang bersumber dari APBD itu.
Demi berjalannya kegiatan panwaslu, pihaknya terpaksa minjam dana dari pihak lain. “Tahapan pilkada tidak bisa ditunda dan tetap berjalan makanya kita carikan dana talangannya dulu sebelum anggarannya itu keluar," ungkapnya.
Dana yang pinjaman itu, salah satunya diperuntukkan untuk merental empat unit mobil operasional. Per bulannya, sewa mobil per unit sebesar Rp 5 juta. (*)
Penulis : RTG
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat