KUALATUNGKAL - Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjabbar akan melakukan pendataan ulang terhadap calon penghuni rumah nelayan yang sedang dibangun tahun ini. Setidaknya ada 50 nelayan yang disiapkan untuk mendapatkan bantuan rumah.

Kepala DKP Tanjabbar Ir Zabur Rustam mengatakan, saat ini tahapan pendataan calon penerima bantuan hunian belum dilakukan. Meski demikian, Zabur telah mengancang-ngancang bahwa pendataan akan dilakukan secara riil.

Nelayan yang tidak terdata pada hunian nelayan periode sebelumnya belum tentu bisa mendapatkan bantuan tahun ini. Pasalnya, pihak DKP melakukan pendataan ulang.

Calon penerima hunian yang diutamakan adalah benar-benar berstatus nelayan, ekonomi dibawah rata-rata dan tidak memiliki Rumah atau sewa rumah.

"Nanti pengajuannya dari RT diketahui Lurah, dan baru diserahkan ke kita. Baru kita bentuk tim verifikasi, agar pendataan transparan," ungkapnya.

Untuk diketahui, setidaknya, ada 3.000 nelayan di Kabupaten Tanjabbar. Untuk bantuan rumah gratis, pemerintah pusat baru mengucurkan 150 unit, yang digelontorkan secara bertahap pada 2015 (100 unit) dan tahun 2017 (50 unit).

"Sementara ini nelayan tidak membayar sewa apapun terhadap bantuan rumah nelayan. Semuanya digratiskan, seperti 100 unit di lokasi pertama. Kalau yang tahun ini selesai, polanya juga disamakan, tidak dipungut biaya apa-apa," kata Zabur.

Informasi yang diperoleh, jika pembangunan rumah nelayan tahap II ini berjalan lancar, Kementerian Pu dan Pera akan menggelontorkan anggaran 150 unit pada tahun mendatang.(*)

Editor : Andri Damanik