SAROLANGUN | HALOSUMATERA - Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Bappeda Sarolangun sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2023, di Aula Kantor Bupati, Rabu (23/03/2022).
Musrenbang RKPD itu dibuka lansung oleh Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra. Tampak hadir Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari SE beserta anggota, Direktorat Perhutanan Sosial dan Kementrian Lingkungan Hidup Catur Endah Prasetiyani, P.Si, MT, Dirjen Bina Pemerintah Daerah Kemendagri Evin Mei Anipian SE, Kepala Bappeda Provinsi Jambi diwakili Kabid Perencanaan Nurjannah, ST S.ST MT.
Kepala Bappeda Sarolangun H Muhammad dalam laporannya mengatakan, kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sarolangun didasari atas Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
"Sebelumnya telah kita lakukan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan, dari Musrenbang desa dan kelurahan, musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik, forum Gabungan OPD hingga hari ini sebagai puncak perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu Bupati Sarolangun H Cek Endra berharap, musrenbang ini dapat merumuskan perencanaan pembangunan daerah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun, khususnya persoalan illegal driling di Kecamatan Pauh dan persoalan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
“Bagaimana ada solusi dari potensi ini yang diatur secara perda atau aturan yang lebih tinggi bagaimana masyarakat menikmati hasil bumi dengan cara legal. Berkaitan dengan kehadiran Dirjen Perhutanan Sosial KLHK bahwa Sarolangun aktif sekali mendorong program KLHK baik dalam menyelesaikan konflik lahan,” katanya.
Bupati Ce juga menekankan agar Pemerintah Kabupaten Sarolangun tetap fokus dalam peningkatan ekonomi kerakyatan sebagaimana program pemerintah pusat di tengah masa pandemi virus Corona.(*/Nash)
MUARO JAMBI - Kepolisian Resor Muaro Jambi menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta rapat tindak lanjut terkait maraknya tindak pidana pencurian ke
JAMBI – Warga Jambi tidak perlu repot dan harus antre berlama-lama saat mengurus SKCK. Melalui POLRI Super App, masyarakat kini dapat mengurus pem
JAMBI – Sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama Penyelidikan dan Pengamanan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi resmi disepakati. Pen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan Slogan “Pupukku” ya
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen