KUALATUNGKAL -  Badan Anggaran Lesgislatif akhirnya membatalkan usulan rehab rumah dinas Ketua dan ruang kerja pimpinan DPRD pada rapat banggar yang digelar Rabu dini hari. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza, melalui pesan singkatnya Rabu pagi.

Pembatalan anggaran rehab tersebut setelah pimpinan DPRD menolak anggaran yang diusulkan sekretariat dewan pada rapat banggar yang berlangsung hingga Rabu dini hari.

Selain rehab ruang kerja unsur pimpinan (Ketua, Wakil ketua dan Ketua Komisi) dan rumdis Ketua DPRD, rencana kenaikan tunjangan anggota dewan juga dibatalkan.

Banggar memutuskan bahwa pembatalan tersebut disebabkan dampak defisit dan dewan lebih mengutamakan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Keputusan ini diambil dalam rapat Badan Anggaran DPRD yang berlangsung hingga dini hari tadi," kata Faisal Riza, Rabu pagi kepada infotanjab.com.

Sebelumnya terkuak, bahwa Sekretariat DPRD mengusulkan anggaran rehab ruang kerja pimpinan dan rehab rumdis ketua yang nilainya terbilang besar.

Untuk rehab ruang ketua, wakil ketua, dan ketua komisi, masing-masing diusulkan Rp 1 miliar. Sementara rehab rumdis Ketua DPRD diusulkan Rp 1,6 miliar.

Terjadi pro dan kontra dari besaran dana tersebut. Kritikan juga berdatangan dari sejumlah aktivis LSM maupun tokoh pemuda Tanjabbar. 

Anehnya lagi, Ketua DPRD sebelumnya mengaku tak tahu dengan anggaran rehab ruang kerja pimpinan mencapai Rp 1 miliar. Setahu Faisal dia, awalnya anggaran ruang kerja pimpinan diusulkan sekitar Rp 400 juta. (*)

Editor : Andri Damanik