KUALATUNGKAL - Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza menanggapi soal penghapusan dana hibah KNPI, Pembinaan Olahraga dan Kepramukaan pada pembahasan APBD 2016 lalu.
"Kita akan upayakan semoga di APBD perubahan nanti bisa dianggarkan kembali. Mengingat saat ini kita juga sedang menanti soal hasil revisi dari Permendagri Nomor 39 tahun 2012," kata Faisal Riza.
Menurutnya, ini semua hanya ada masalah prosedural teknis saja. Lantaran dalam Permendagri tersebut menjelaskan tentang pemberian dana hibah yang penerimanya tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut.
Kata dia, hasil revisi permendagri tersebut akan keluar di bulan April mendatang. Sehingga saat APBD Perubahan mendatang, aspirasi dana ini bisa diserap.
"Kita juga tidak menginginkan kegiatan olahraga di Tanjabbar mati suri. Bukan berarti kita juga mengangkangi undang-undang yang mengatur tentang KONI, KNPI dan lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya juga diatur dalam juklak dan juknis, ya yang tertuang dalam Permendagri, PP dan sebagainya," tegas politisi parati Gerindra ini.
Saat disinggung, jika tidak terjadi revisi ataupun adanya aturan yang tetap mengarah untuk melarang melalui dana hibah ini. Dirinya mengaku akan meminta dari pihak dinas terkait agar bisa memasukkannya sebagai kegiatan.
"Bisa saja nantinya sebagai bentuk dari DPA dari Dispora atau dinas lainnya yang mau memasukkannya sebagai kegiatan dari dinas atau instansi tertentu, yang bisa mengakomodirnya. Intinya jangan sampai kegiatannya nanti berupa pemberian dana hibah, melainkan kegiatan,"lanjutnya.
"Setidaknya baik itu pemkab sendiri maupun KONI, KNPI dan lainnya bisa saling koordinasi dan bekerjasama. Agar semua kegiatan kawan-kawan ini bisa masuk dalam kegiatan di instansi tersebut dan silahkan pihak pemkab mengajukannya," timpalnya.(*)
Penulis : Lian
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat