KUALATUNGKAL – Bangunan permanen yang berada di ujung tanah Pemkab persisnya di seberang anak sungai Kantor Bupati Tanjabbar jadi polemik. Pasalnya, bangunan itu muncul pasca ada wacana pembelian tanah pemkab senilai Rp 1,4 Miliar yang dianggarkan di APBD 2019 lalu.

Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza minta pemerintah daerah mempertegas keberadaan bangunan baru itu.

“Apakah itu masuk areal tanah yang dibeli pemkab atau tidak. Ini tentunya harus diperjelas,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Tanjabbar Ir Andi Achmad Nuzul melalui Kabid Cipta Karya Syafrun ST menyangkal jika bangunan itu adalah bagian dari perencanaan perkantoran berlantai lima.

“Bangunan yang mana, kalau yang itu bukan (bukan bagian perkantoran,red). Gak paham juga, mungkin punya pribadi gak,” kata Syafrun dihubungi infotanjab.com, Kamis sore.

Kata dia, bangunan perkantoran baru yang dianggarkan sekitar Rp 10 miliar itu masih dalam proses lelang. Penganggaran akan dilakukan dua tahun anggaran.

“Nanti dianggarkan lagi tahun 2020 untuk pembangunan lanjutan. Bangunannya lantai lima,” kata Syafrun.

Dikatakan Syafrun, di lokasi tanah pemkab tersebut rencananya juga dipersiapkan untuk pembangunan kantor lain yang saat ini masih berkontruksi semi permanen.

“Tapi rencana kedepan kemungkinan ada kantor-kantor yang masih semi permanen akan diarahkan kesitu (lokasi belakang kantor bupati,red),” timpal Syafrun.

Seperti diberitakan, pembelian tanah 1,8 hektare di belakang kantor Bupati sebelumnya sempat dibahas secara intens antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Tanjabbar pada tahun lalu. Pemkab berencana membangun perluasan kantor bupati, untuk instansi yang saat ini belum memiliki kantor permanen.

Perencanaan ini awalnya disambut positif oleh DPRD, hingga akhirnya dimunculkan perencanaan pembangunan jembatan penghubung, turap untuk akses ke lahan yang dibeli Pemkab.

H Syaifuddin, anggota Panggar Legislatif belum lama ini mengaku terkejut jika di lokasi tanah pemkab tersebut ada bangunan baru. “Waktu kami pernah turun ninjau ke lapangan, bangunan itu belum ada,” kata politisi PBB ini beberapa waktu lalu.(*)

Editor: It Redaksi

Baca Juga: Soal Tanah di Belakang Kantor Bupati, Syaifuddin: Akan Dibahas di Komisi