KUALATUNGKAL - Sepertinya APBDP 2015 bakal disahkan begitu saja tanpa ada pembahasan secara mendetail baik itu dari badan anggaran legislatif maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbar.

Menurut Jamal Darmawan Sie anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Tanjabbar, belum ada penjadwalan untuk paripurna APBDP 2015. Dalam rapat pimpinan belum lama ini, sempat dibahas soal 100 paket di salah satu bidang di Dinas PU, menunggu ketuk palu dewan. Polemik ini, kata Jamal, akan menyudutkan dewan.

"Kenapa harus menunggu dewan, kita minta klarifikasi soal ini. Saya rasa, anggaran untuk perubahan ini tidak ada lagi. Sebab, dari KUA/PPAS yang masuk, Rp 470 miliar angka defisit, dari Rp 1,5 triliun APBD 2015. Dari mana lagi anggaran yang 100 paket itu, sedangkan yang berjalan saja banyak yang dipangkas," tandas Jamal.

Jamal menegaskan, memang ada angka silpa 2014 yang nilainya Rp 200 miliar lebih, tapi setelah diaudit oleh BPK, hanya berkisar Rp 101 miliar. Silpa ini memang dimasukkan di APBDP 2015. "Tapi bila dikalkulasikan, defisit anggaran saja sudah Rp 470 miliar, lain lagi kegiatan yang berjalan, mana ada uang lagi," tutur dia.

Jamal meminta kepada pihak PU agar tidak melemparkan masalah ke dewan, soal polemik 100 paket tersebut. "Jangan dewan disalahkan, misalnya 100 paket itu tidak keluar. Semuanya TAPD yang merumuskan," ujar politisi Demokrat ini.

Belum lama ini, Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza mengatakan, silpa 2014 harus masuk di APBDP 2015. Dia optimis, APBDP akan diketuk palu di minggu ketiga November 2015.

"Kan ada silpa Rp 100 miliar, itu mau dikemanakan, tentu harus ada kegiatannya," kata politisi Gerindra ini.(*)

Editor : Andri Damanik