JAMBI – Sekitar 13 ribu PNS yang ada di lingkup kabupaten dan kota bakal dilimpahkan ke Provinsi Jambi. Pelimpahan ini dampak dari peralihan kewenangan dari pemkab/pemkot ke Pemprov Jambi, terkait pendanaan, personil, sarana dan prasarana dan dokumen.

Betapa tidak, beban belanja pegawai tersebut menjadi tanggungjawab Pemprov Jambi pada APBD 2017 mendatang.

"Kita berharap betul harus clear sebelum 2 Oktober, saya tekankan  bahwa terkait PPPD verifikasi ini betul-betul disampaikan dengan akurat. Jangan sampai menimbulkan masalah, baik aset atau personalia pegawai,” kata Sekda Provinsi Jambi Ridham Priskap usai verifikasi akhir implementasi UU 23 tahun 2014, bertempat di Hotel Ratu, Kamis (22/9)

Dia juga menegaskan, jangan sampai momen peralihan PNS ini dimanfaatkan untuk pemindahan pegawai yang bermasalah dari kabupaten ke provinsi.

Dijelaskan Ridham, jika telah dilimpahkan ke provinsi, belanja 13.000 PNS ini akan dibebankan pada APBD 2017 Pemprov Jambi.

Dilanjutkan Ridham, belanja pegawai akan dihitung dengan DAU, karena penghitungan DAU salah satu indeksnya penghitungan jumlah pegawai.

"Sampai sekarang kita belum terima Perda tentang berapa kita dapat dana transfer, ini yang masih kita tunggu dalam rangka penyusunan APBD 2017. Tentunya kita menghitung asumsi belanja kita berangkat dari asumsi pendapatan," ujarnya.(*)

Penulis : Wijaya

Editor   : Andri Damanik