KUALATUNGKAL - Pengurangan anggaran UPTD Pendidikan mendapat kritikan dari Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie. Meski keuangan daerah mengalami defisit, anggaran peningkatan mutu pendidikan jangan sampai dihilangkan.

Hal ini dikatakan Jamal Darmawan Sie kepada infotanjab.com, Minggu pagi (5/2).

Jamal juga menyayangkan, jika operasional UN SD dan SMP juga mengalami penurunan.

"Seharusnya ini tidak boleh terjadi, kalaupun mau dipotong, kan masih banyak anggaran yang bisa dipotong seperti perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga bisa menutupi kekurangan di UPTD," kata Politisi Partai Demokrat ini.

"Apalagi ketika penyusunan anggaran, UPTD tidak diajak untuk melakukan penyusunan," timpal Jamal.

Jamal juga menyayangkan, jika pemangkasan anggaran UPTD sampai mengurangi anggaran penyelenggaraan UN tingkat SD dan SMP.

"Kekurangan anggaran jangan sampai menghambat program peningkatan mutu, serta UN," ujarnya lagi.

Dalam waktu dekat, Komisi I akan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjelaskan persoalan ini dalam rapat dengar pendapat.

"Minimal UPTD harus dilibatkan, sehingga sinkron. Anggaran yang prioritas jangan sampai dikurangi," kata dia.

Beberapa hari lalu, sejumlah Kepala UPTD di Tanjabbar sempat menanyakan pengurangan anggaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar.

Seperti yang dikatakan Salifri, Kepala UPTD Senyerang, ada penurunan anggaran tahun ini. Dari Rp 186 juta pada tahun lalu menurun menjadi Rp 182 juta pada tahun 2017. Dia mengakui, anggaran peningkatan mutu pendidikan dihilangkan, begitu juga anggaran UN dikurangi hingga 50 persen.

"Program peningkatan mutu pendidikan sudah lama diadakan, dan kegiatan ini salah satu implementasi sekolah meningkatkan kecerdasan dan kreativitas siswa, melalui perlombaan dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi," ujar Salifri.

Dia juga berharap, UPTD dilibatkan dalam setiap penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Terpisah, Kabid Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar, Zainul menegaskan, pengurangan anggaran memang dilakukan, lantaran defisit anggaran. Zainul membantah, jika pemangkasan anggaran UPTD mencapai 50 persen.(*)

Editor : Andri Damanik